Penguatan Ekonomi Daerah: Rakor TPID dan TP2DD Provinsi Banten 2025
BANTEN, Karyanarasi.com – Jelang Lebaran, Gubernur Banten Andra Soni mengajak pemerintah kabupaten/ kota untuk dapat bersama-sama menjaga dan mengendalikan angka inflasi. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga sejumlah komoditas pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Acara ini berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B, Palima, Kota Serang, Jumat (7/3/2025).
Demikian disampaikan Andra Soni usai mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Banten Tahun 2025 yang mengusung tema ‘Mewujudkan Stabilisasi dan Transformasi Digital di Banten untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pencapaian Visi Asta Cita.
“Tadi disampaikan terdapat strategi 4K. Yakni: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Jadi kita berharap inflasi terjaga dan ketersedian serta distribusinya lancar,” ungkap Andra Soni.
Andra Soni juga tekankan agar pemerintah kabupaten/ kota untuk tetap mewaspadai faktor cuaca yang dapat mempengaruhi dan berdampak terhadap pengendalian inflasi. “Kita harus jaga bersama, apalagi kita memang daerah yang rawan cuaca dan dapat mempengaruhi. Tapi saya yakin dapat terjaga,” katanya.
“Kita harap rapat koordinasi ini terus berjalan, dan karena rakor ini setahun hanya 2 kali, saya minta bisa tidak ditambah dan bergantian (pelaksanaannya, red) di daerahnya,” imbuh Andra Soni.
Pada kegiatan ini turut hadir kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten, H. Babar Suharso, S.T., M.Si, di dampingi Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten, Dr. Tubagus Regiasa Fajar, S.E., M.T.P.
Kepala Disperindag Provinsi Banten, Babar Suharso, menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengendalikan inflasi. Menurutnya, pemantauan harga, kebijakan subsidi, serta intervensi pasar perlu dilakukan secara terkoordinasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Digitalisasi keuangan daerah juga menjadi agenda utama dalam rakor ini. Dengan sistem transaksi non-tunai yang semakin berkembang, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan layanan publik berbasis digital. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta mendukung ekosistem digital di sektor ekonomi lokal.
Sekretaris Disperindag Provinsi Banten, Regiasa, menambahkan bahwa percepatan digitalisasi memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta edukasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan TP2DD tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi perdagangan dan pembayaran pajak daerah.
Dalam rakor ini, TPID dan TP2DD juga mengevaluasi program yang telah berjalan serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk tahun 2025.
Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga, serta percepatan implementasi sistem pembayaran digital guna meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.
Melalui rakor ini, TPID dan TP2DD diharapkan semakin memperkuat perannya dalam menjaga keseimbangan ekonomi daerah. Dengan pengendalian inflasi yang efektif dan percepatan digitalisasi keuangan, Provinsi Banten dapat menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih siap, sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
(Ratih)