Disperindag Provinsi Banten Hadiri Rapat Pembinaan Reformasi Birokrasi
BANTEN, Karyanarasi.com — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten menghadiri Rapat Pembinaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, Disperindag diwakili oleh Sekretaris Dinas, Dr. Tubagus Regiasa Fajar, SE, M.TP.
Rapat diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten, bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Gedung SKPD Terpadu Lantai 6, KP3B, Palima, Serang. Kamis, (08/05/25).
Kegiatan ini merupakan bagian dari fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2025, yang menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi hasil.
Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi, Bara Hudaya, SE, M.Si., dan diikuti oleh perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani Reformasi Birokrasi Tematik maupun General. Kehadiran OPD menunjukkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi melalui kolaborasi lintas sektor.
Agenda utama rapat mencakup pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam surat Kementerian PAN-RB Nomor: B/222/RB.06/2025 tanggal 25 April 2025. Surat tersebut memuat catatan dan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD.
Selain itu, rapat juga membahas tindak lanjut atas hasil pengawasan (TLHP) Tahun 2024 guna meningkatkan responsivitas perangkat daerah terhadap temuan pengawasan dan arahan perbaikan yang telah disampaikan.
Sebagai bagian dari tindak lanjut kebijakan, masing-masing kepala OPD diminta untuk menugaskan sekretaris atau pejabat terkait guna mengikuti pembinaan teknis ini, sehingga hasil rapat dapat segera diterjemahkan dalam tindakan nyata di tingkat pelaksana.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Banten dapat berjalan lebih terarah, akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
(Ratih)