*Disperindag Gelar Rapat Penyusunan LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024*
BANTEN, Karyanarasi.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten mengadakan rapat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 pada Jumat (29/11/2024).
Kegiatan yang berlangsung di kantor Disperindag, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), juga membahas evaluasi capaian program tahun 2024 serta penyusunan strategi untuk mendukung program prioritas tahun 2025.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Disperindag, Dr. Tubagus Regiasa Fajar, SE, M.TP, yang menekankan pentingnya integritas dan akurasi dalam proses pelaporan keuangan.
Hadir sebagai narasumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten:
1. Ratu Yani Satiyani, S.Psi, M.Si – Kepala Subbagian Keuangan yang turut mengawal proses penyusunan laporan Disperindag Provinsi Banten.
2. Ela Najla, SE, M.Si – Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKAD Provinsi Banten.
3. Ande Ruchiyat, SE, MM – Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), BPKAD Provinsi Banten.
4. Fathony Sukendran, SE – Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
Rapat ini menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, lengkap, jujur, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan. Fokus pembahasan diarahkan pada jurnal penatausahaan, persediaan, dan properti investasi sebagai elemen utama dalam pengelolaan keuangan.
“Penyusunan laporan keuangan yang akurat tidak hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi dasar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Regiasa
Hasil penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) akan menjadi bahan penting untuk menyusun neraca pada LKPD dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Objek yang tercakup dalam BMD meliputi aset tetap, aset lancar, dan aset lainnya, yang harus dikelola dengan optimal sesuai standar pelaporan.
Melalui rapat ini, Disperindag berkomitmen menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.(Ratih)