BPKAD Banten Tegaskan Pentingnya Manajemen Kinerja dalam Tata Kelola Keuangan Daerah
PANDEGLANG, Karyanarasi.com — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE., M.Si., menegaskan pentingnya manajemen kinerja sebagai kunci tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2025 di aula BPSDMD Provinsi Banten, Rabu (18/6/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten ini diikuti oleh pejabat administrator dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Banten. Tujuannya untuk memperkuat kompetensi manajerial dalam mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam ceramah bertema “Manajemen Kinerja”, Rina menjelaskan bahwa manajemen kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Ia menekankan bahwa proses ini mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi.
Sebagai contoh, BPKAD Banten telah menerapkan e-SAKIP (SIMAKIP) untuk pengukuran kinerja dan SIMASTEN sebagai sistem penghargaan dan sanksi pegawai. Inovasi lainnya termasuk Klinik Holistik Online, digitalisasi pengelolaan aset melalui aplikasi SIAP dan Atisisbada, serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pertama di Indonesia.
Berkat implementasi manajemen kinerja yang konsisten dan inovatif, Pemprov Banten berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama sembilan tahun berturut-turut, termasuk untuk LKPD Tahun Anggaran 2024.
Selain aspek teknis, Rina juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dalam birokrasi. Ia membedakan tiga tipe kerja ASN: kerja nyasar, kerja bayar, dan kerja sadar. ASN, kata Rina, harus bergerak menuju kerja sadar, yakni bekerja dengan empati, visi, dan dedikasi. “Bekerja itu ibadah, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” tegasnya.
Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong peserta menginternalisasi prinsip manajemen kinerja dalam tugas sehari-hari, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Banten.
(Ratih)