Perubahan RKPD 2026 Dimatangkan, Bappeda Kota Tangerang Sinkronkan Arah Pembangunan dengan Provinsi Banten, Perkuat Sinergi Perencanaan Daerah
Kota Tangerang, karyanarasi.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang mengikuti kegiatan Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Tangerang Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Banten secara daring pada Jumat (31/7).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Kota Tangerang, Sekretaris Bappeda, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan (P2EP), perwakilan BPKD, Bapenda, Inspektorat Kota Tangerang, serta Sekretaris Bappeda Provinsi Banten beserta Tim Fasilitasi Pemerintah Provinsi Banten.
Rapat diawali dengan pemaparan dari Tim Fasilitasi Bappeda Provinsi Banten mengenai dasar penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026, substansi perubahan dokumen, arah kebijakan pembangunan, highlight lokasi prioritas Provinsi Banten sesuai RKP Tahun 2026, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan pemerintah daerah setelah proses fasilitasi.
Selanjutnya, Sekretaris Bappeda Kota Tangerang memaparkan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Tangerang Tahun 2026, yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga Triwulan II Tahun 2026, perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, penyesuaian sasaran pembangunan, serta perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kondisi pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Melalui sesi diskusi, Tim Fasilitasi Provinsi Banten memberikan berbagai masukan dan penyempurnaan terhadap substansi dokumen agar selaras dengan kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Banten, RPJMD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui kegiatan fasilitasi ini diharapkan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Tangerang Tahun 2026 semakin berkualitas, akuntabel, dan menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026, sehingga mampu mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Ratih)