Bappeda Kota Tangerang Matangkan Persiapan Penilaian IKK 2026, Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Kebijakan Publik

Kota Tangerang, karyanarasi.com – Di balik setiap kebijakan publik yang berdampak bagi masyarakat, terdapat proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi yang matang. Berkomitmen menghadirkan kebijakan yang semakin berkualitas dan berbasis bukti (evidence-based), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang menggelar Rapat Evaluasi dan Persiapan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kota Tangerang Tahun 2026 pada Rabu (8/7/2026).

Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Kota Tangerang, Tri Rachmah Fadjria (Anne), ini diikuti para analis kebijakan dari seluruh perangkat daerah. Rapat bertujuan mengevaluasi hasil pengukuran IKK Tahun 2025 sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi proses penilaian IKK Tahun 2026 melalui penguatan koordinasi, identifikasi kebijakan strategis, serta pemenuhan dokumen pendukung pada setiap indikator penilaian.

Dalam arahannya, Anne menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah membentuk Tim Pengukuran IKK Tahun 2026 sebagai bentuk kesiapan menghadapi pelaksanaan penilaian yang kini memasuki tahun kedua.

“Melalui rapat ini, kita melakukan self-assessment bersama para analis kebijakan perangkat daerah sekaligus mengidentifikasi kebijakan strategis yang memiliki tahapan kebijakan secara utuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Kebijakan yang dipilih juga harus menunjukkan dampak nyata (outcome) yang telah terealisasi pada tahun 2025 maupun 2026 sehingga dapat menjadi representasi kualitas kebijakan Pemerintah Kota Tangerang,” ujar Anne.

Ia menambahkan, tahun ini Bappeda kembali akan mengusulkan tiga kebijakan pembangunan strategis untuk mengikuti pengukuran IKK 2026. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memberikan dukungan penuh melalui koordinasi yang intensif dengan para analis kebijakan dan Bappeda agar setiap indikator penilaian didukung bukti yang lengkap dan berkualitas.

“Pengukuran IKK bukan hanya tentang memperoleh nilai yang baik, tetapi menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah sehingga mampu mendukung kemajuan pembangunan dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Kota Tangerang,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Bappeda Kota Tangerang, Hj. Euis Nurlaila, menjelaskan bahwa Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah memiliki kualitas tinggi serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.

“Bentuk inovasi sesungguhnya adalah lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas tinggi yang pada akhirnya akan berkontribusi secara positif dalam meningkatkan kemajuan di Kota Tangerang. Pada tahun pertama, kita telah mengoordinasikan tiga kebijakan yang mewakili Kota Tangerang, yaitu kebijakan Tangerang Government University, kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial, dan kebijakan Kota Layak Anak. Hasilnya, Kota Tangerang berhasil memperoleh nilai IKK sebesar 76,85,” jelas Euis.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan melalui sinergi lintas perangkat daerah.

“Tentu saja di tahun ini harapan kami nilai tersebut dapat terus ditingkatkan melalui koordinasi dan kolaborasi yang semakin kuat antar analis kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Semakin baik proses penyusunan, implementasi, evaluasi, hingga pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah,” pungkapnya.

Sebagai informasi, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terhadap dampak pembangunan strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (evidence-based). Pengukuran dilakukan melalui penilaian terhadap aspek perencanaan kebijakan, implementasi, evaluasi dan keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi publik. (Ratih)