Program Sekolah Gratis, Gubernur Banten: Harus Adil, Merata, dan Bebas Korupsi
TANGERANG, Karyanarasi.com – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pelaksanaan program sekolah gratis di Provinsi Banten harus menjunjung prinsip keadilan, pemerataan, dan bebas dari praktik korupsi. Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi: Saatnya Merealisasikan Janji Sekolah Gratis” yang digelar di Swiss-Belhotel Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (8/7/2025).
Menurut Andra, program ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemprov Banten dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Saat ini, daya tampung SMA dan SMK negeri di Banten hanya mencakup sekitar 80 ribu siswa dari 166 ribu pendaftar. Artinya, hampir separuh calon peserta didik harus bersekolah di institusi swasta.
“Sekolah gratis adalah langkah strategis. Tapi harus adil, merata, dan bebas korupsi. Ini saatnya kita realisasikan janji,” tegas Andra Soni.
Ia menyampaikan bahwa sekolah swasta yang ikut serta dalam program ini harus membebaskan biaya seperti SPP, uang gedung, daftar ulang, dan LKS, sesuai ketentuan Pemprov Banten. Sekolah yang tetap memungut biaya akan dievaluasi dan ditindak sesuai aturan.
Andra menambahkan bahwa anggaran program dialokasikan secara cermat melalui skema pergeseran dari sektor lain, tanpa menambah total belanja daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan program akan dilakukan secara berkala melalui forum diskusi bersama pakar dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Andra juga menyoroti pentingnya edukasi publik mengenai sistem zonasi dan domisili dalam penerimaan peserta didik baru. “Zonasi berdasarkan jarak, domisili berdasarkan wilayah administrasi. Masih banyak masyarakat yang belum memahami ini,” ujarnya.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Dr. Lukman, M.Pd, menyatakan bahwa program sekolah gratis sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Banten. “Kami akan memantau pelaksanaannya secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi kunci keberhasilan. “Kami akan bekerja sama dengan semua pihak agar program ini memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Digital Post, Sumber Rajasa Ginting, menyebut pendidikan sebagai kunci utama peningkatan kualitas hidup. “Program ini merupakan langkah strategis yang harus diapresiasi. Keberhasilannya sangat bergantung pada transparansi, kualitas pendidikan, dan komitmen seluruh pihak,” tutupnya.
(Ratih)