PERKUAT PERAN BANK DAERAH, OJK FASILITASI PENGALIHAN KREDIT ASN KE BANK BANTEN
BANTEN, Karyanarasi.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten memfasilitasi rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah Kota Serang, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB), serta PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten), dalam rangka pengalihan fasilitas kredit Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota DPRD dari BJB ke Bank Banten. Pertemuan ini berlangsung di Kantor OJK Provinsi Banten, Rabu, 28 Mei 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala OJK Provinsi Banten, Adi Dharma, dan dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, Kepala BPKAD Kota Serang, serta perwakilan dari BJB dan Bank Banten.
Adi Dharma dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antar bank pembangunan daerah untuk memperkuat perekonomian wilayah. “Jika kita tidak saling bergandeng tangan, ke depannya kita akan menghadapi kompetitor raksasa yang jauh lebih kuat dalam berbagai aspek,” ujar Adi.
Senada dengan itu, Rina Dewiyanti menyampaikan bahwa Provinsi Banten memiliki keunikan karena menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki dua BPD. Ia berharap sinergi BJB dan Bank Banten dapat terjalin erat demi pelayanan optimal bagi masyarakat.
“Kami berharap BJB dapat memberikan keleluasaan dan alokasi pendanaan kepada Bank Banten dalam menjalankan kegiatan bisnisnya,” kata Rina. Ia juga menekankan pentingnya menekan ego sektoral dan menjaga kepercayaan antar lembaga.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan diskusi teknis antara BJB dan Bank Banten terkait skema pengalihan kredit. Proses ini merupakan kelanjutan dari pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Banten, Kota Serang, dan Kabupaten Lebak dari BJB ke Bank Banten.
Pengalihan kredit akan dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, koordinasi, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan bank pembangunan daerah guna mendukung pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan berdaya saing.
(Ratih)